HP memainkan peranan penting dalam penjajahan Israel terhadap Palestina, dimana HP terlibat langsung dalam pendudukan militer, kolonialisme, dan sistem apartheid Israel. HP menyediakan hardware komputer bagi militer Israel serta server berisi pusat data bagi kepolisian Israel. Server Itanium yang dibuat HP ikut mengoperasikan Aviv System, database digital yang dikendalikan Otoritas Populasi dan Imigrasi Israel. Teknologi inilah yang menjadi tulang punggung sistem segregasi rasial dan apartheid yang dijalankan Israel.
Sejak bulan November 2015, HP terbagi menjadi dua perusahaan: (1) HP Inc. yang mengeluarkan produk untuk konsumen umum seperti PC dan printer, dan (2) Hewlett Packard Enterprise (HP-E) yang menyediakan layanan bagi perusahaan dan pemerintahan. Kedua perusahaan HP tersebut sampai saat ini masih terlibat dalam sistem apartheid dan penjajahan kolonial Israel.
Perusahaan HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan Israel dalam menjalankan pendudukan militer, kolonialisme, dan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina. Tidak sulit menemukan pelanggaran HAM yang dilakukan Hewlett Packard terhadap rakyat Palestina. Di samping menyediakan layanan teknologi kepada militer dan kepolisian Israel dalam menjalankan pendudukan ilegal Israel dan blokade di Gaza, HP juga menyediakan server eksklusif Itanium untuk mengoperasikan Aviv System yang digunakan oleh Otoritas Populasi dan Imigrasi Israel. Sistem ini dimanfaatkan pemerintah Israel untuk mengontrol dan memberlakukan sistem segregasi rasial serta apartheid terhadap warga Palestina di bawah kuasa Israel. Selain itu Aviv System terlibat langsung dalam kolonialisme Israel dengan adanya “Yesha database” yang menghimpun informasi terkait para warga Israel di pemukiman-pemukiman ilegal Israel yang berdiri di Tepi Barat.
HP sendiri dianggap sebagai “Polaroid zaman sekarang”, merujuk kepada peristiwa penolakan besar-besaran terhadap teknologi Polaroid yang dipakai rezim apartheid Afrika Selatan dalam menjalankan sistem buku identitas rasis. Akhirnya Polaroid menarik diri dari Afrika Selatan pada tahun 1977 dan menjadi titik balik upaya internasional dalam mengakhiri apartheid di sana.
ID Card
Perusahaan HP-E menjalankan kontrak dari Otoritas Populasi dan Imigrasi Israel untuk menyediakan dan menjalankan server Itanium yang menyimpan sistem data populasi Israel hingga tahun 2020. Sistem data populasi bernama Aviv System ini adalah tumpuan sistem ID card Israel. Sistem ID card ini merupakan komponen inti dari rezim apartheid Israel yang menjalankan sistem kewarganegaraan dan kependudukan berjenjang, dimana populasi Yahudi Israel diistimewakan sedangkan status dan hak warga Palestina dikerdilkan, terutama di Yerusalem Timur. Terwujudlah diskriminasi dan segregasi rasial secara sistematis dalam aspek kebebasan beraktivitas, perumahan, lapangan kerja, pernikahan, jaminan kesehatan, pendidikan, dan hukum. Diskriminasi ini semakin nyata bagi rakyat Palestina di Yerusalem Timur yang dianggap Israel sebagai “penduduk”, dimana nyaris seluruh hak-hak mendasar mereka sewaktu-waktu dan sering kali dicabut secara seketika.
Sistem ini juga menyimpan informasi warga Israel yang tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat, dan karenanya secara langsung menyokong proyek kolonial para pemukim Israel. DXC Technology sebagai perusahaan pecahan dari HP-E menjalankan fasilitas Research and Development (R&D) di pemukiman ilegal Beitar Illit.
Kontrak Militer dan Kepolisian Israel
Perusahaan HP Inc. menerima kontrak sebagai penyedia eksklusif komputer bagi militer Israel, dan oleh karenanya memfasilitasi kejahatan perang dan penindasan sistematis terhadap rakyat Palestina.
HP sejak tahu 2009 telah menyuplai militer Israel, dimana kontrak terbaru ditandatangani pada tahun 2014 dan dapat diperpanjang sampai 2019.
Perusahaan HP-E juga sedang menjalankan kontrak dengan kepolisian Israel untuk menjalankan pusat data mereka yang dioperasikan oleh server-server buatan HP.
—-
—
Pembagian Perusahaan HP
Pada tahun 2015 perusahaan HP membelah diri menjadi dua perusahaan: (1) Perusahaan HP Inc. yang memakai nama merek HP serta menyediakan perangkat keras bagi pelanggan umum, dan (2) Perusahaan HP-E yang menyediakan layanan untuk bisnis dan pemerintahan. Terkait skenario semacam ini, Komite Nasional BDS menegaskan bahwa: “Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab tersendiri untuk membuktikan kepada publik bahwa perusahaan tersebut bebas dari aktivitas bisnis yang ilegal maupun tidak beretika.”
Apalagi dalam kasus HP, kendati sudah berulang kali dilayangkan permintaan klarifikasi, kedua perusahaan yang menggunakan dan meraup keuntungan dari merek HP tersebut sama sekali belum memberikan bukti yang meyakinkan bahwa aktivitas bisnis mereka dengan Israel tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional atau pun HAM rakyat Palestina.
Sebelumnya perusahaan HP memang memiliki kontrak dengan Kementerian Pertahanan Israel yang termasuk di antaranya adalah pengembangan dan pengoperasian Basel System, sistem identifikasi biometrik yang dipasang di titik-titik pemeriksaan di wilayah Tepi Barat untuk mengontrol pergerakan rakyat Palestina. Selain itu HP juga bekerja sama dengan militer Israel untuk membangun infrastruktur teknologi dan informasinya. Ini termasuk program bersama Angkatan Laut Israel yang memberlakukan blokade ilegal terhadap Jalur Gaza. Oleh karena keterlibatan HP tersebut yang mendukung penjajahan Israel dengan sistem apartheid dan kolonialismenya, maka seluruh perusahaan yang memakai merek HP harus memberikan kompensasi kepada para rakyat Palestina yang menjadi korban berbagai tindak kejahatan tersebut.
